Menekan Korupsi, Aplikasi JAGA Diluncurkan KPK

Share

Aplikasi-JAGA

JAGA adalah sebuah aplikasi dengan tujuan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di sektor strategis, beberapa hari lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkenalkan aplikasi JAGA di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara KPK dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ristek Dikti, dan BPJS Kesehatan.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan, aplikasi JAGA menjadi representasi kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah terhadap sekolah, rumah sakit, puskesmas dan PTSP untuk menyediakan layanan dan fasilitas yang bersih dan transparan. “Aplikasi ini milik bersama, milik rakyat Indonesia yang harus dirawat dan dijaga keberadaannya, bukan hanya sekedar program pencegahan korupsi yang diiniasi oleh KPK,” ungkap Agus dalam sambutannya.

Sekarang ini, aplikasi JAGA bisa diunduh gratis melalui play store pada smartphone berbasis android. Pada aplikasi ini memuat empat pemantauan layanan publik, seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas dan layanan perizinan. Misalnya pada layanan Cek Sekolah, disini masyarakat bisa mengecek profil dan fasilitas sekolah yang ada, termasuk anggaran yang dikelola. Selain itu, masyarakat juga bisa menyampaikan keluhan atau berdiskusi di forum yang tersedia yang terkoneksi dengan media sosial. Hal yang serupa juga bisa dilakukan pada Cek Rumah Sakit dan Cek Puskesmas.

Sementara pada layanan Cek Perizinan, selain mengecek jenis dan persyaratan perizinan, atau mengecek status izin, masyarakat bisa mengajukan perizinan secara online. Sama seperti layanan lainnya, pada layanan cek perizinan ini, masyarakat juga bisa melakukan pengaduan terkait layanan perizinan.

Agus menyadari bahwa aplikasi ini masih memerlukan upaya perbaikan agar lebih sempurna. Karena itu, momentum soft launching ini juga digunakan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak agar aplikasi ini bermanfaat optimal. “Perbaikan sistem dalam upaya pencegahan korupsi akan jauh lebih efektif. Karenanya, aplikasi ini diharapkan mampu melakukan hal tersebut sekaligus meningkatkan partisipasi publik,” ucapnya.

Tidak hanya menumbuhkan kesadaran pentingnya transparansi pada setiap layanan publik, aplikasi ini juga mengajak keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pelaksanaan kegiatan layanan publik di sektor pendidikan, kesehatan dan perizinan.

Seperti diketahui, ketiga sektor strategis tersebut mengelola anggaran yang besar. Seperti anggaran pendidikan yang mengelola minimal 20 persen dari APBN dan 5 persen untuk kesehatan. Pada 2016, pemerintah menganggarkan sekitar Rp 428 triliun untuk pendidikan dan Rp 106 triliun untuk kesehatan.

Di sisi lain, tingkat korupsi di sektor pendidikan dan kesehatan misalnya, juga masih cukup tinggi. Kasus Korupsi dunia pendidikan pada 2006-2015, terdapat 425 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp. 1.3 triliun, dan kasus korupsi bidang kesehatan pada 2001-2013 terdapat 122 kasus korupsi dan keruguan negara mencapai Rp. 594 miliar.

Oleh karenanya, upaya pemberantasan korupsi melalui pengawasan sistem pemerintahan, perlu melibatkan masyarakat yang lebih luas lagi. Inovasi di bidang teknologi ini, merupakan salah satu upaya KPK dalam memainkan peran sebagai mekanisme pemicu agar para pemangku kepentingan bisa menjalankan pemerintahan secara optimal.

Save

Ahmad Muhajir

Keturunan Nabi

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *